Kementerian Komunikasi dan Informatika


jabatan penerangan malaysia sarawak Max Davidson

Semasa jabatannya dalam era Reformasi, dampak dalam bidang politik yang terjadi adalah: Departemen Penerangan dibubarkan, karena dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui penggunaan nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999.


Kementerian Komunikasi dan Informatika

Salah satu kebijakan politik Abdurrahman Wahid pada awal pemerintahannya adalah membubarkan Departemen Penerangan. Pada masa Orde Baru, Departemen Penerangan dimanfaatkan oleh Presiden Soeharto sebagai alat untuk mengekang kebebasan pers. Oleh sebab itu, Gus Dur menghendaki pembubaran Departemen Penerangan agar kebebasan pers bisa terjamin.


AMLnZu_cueIpVL2gWuonaxQbuqfjI3z6qHQKJrfh4614g=s900ckc0x00ffffffnorj

JAKARTA - Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melakukan sejumlah gebrakan di awal kepemimpinannya pada 1999. Salah satunya membubarkan Departemen Penerangan yang telah dibentuk sejak Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 1945. Departemen Penerangan merupakan cikal bakal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang saat ini dipimpin oleh Budi Arie Setiadi.


Warung Vector 1 Logo Jabatan Penerangan Malaysia Vector Cdr & Png HD

Video yang diunggah oleh @GUSDURians, Minggu (6/12/2020), itu sudah disukai 7.000 orang di Twitter dan di- retweet 2.900 kali. Dalam talkshow Kick Andy, Gus Dur menyebut alasan mengapa ia membubarkan Departemen Sosial (kini bernama Kementerian Sosial): lembaga yang harusnya melayani masyarakat tapi malah korupsinya gede-gedean. "Sampai hari ini!"


Kasus Departemen Penerangan

Berdasarkan tuduhan tersebut, Gus Dur dianggap melanggar UUD 1945 Pasal 9 tentang Sumpah Jabatan dan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Itulah mengapa Gus Dur diberhentikan oleh MPR, meski pada akhirnya tuduhan-tuduhan tersebut tidak pernah terbukti.


Kertas Penerangan 1,2,3,4,5

Pembubaran Departemen Penerangan. Departemen Penerangan dibubarkan oleh Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pada 1999. Awalnya, Departemen Penerangan dibentuk pada awal kemerdekaan dengan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai menteri pertamanya. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, Departemen Penerangan banyak mengatur dan membina pers, media massa.


Kementerian Penerangan Komunikasi Dan Kebudayaan This is the vector file's info and the sample

Lebih lanjut, dalam wawancara kepada Andy Noya di Metro TV pada 2008 silam, Gus Dur menyebut kalau koruptor di Departemen Sosial sudah terlalu banyak dan mampu menguasai seisi kantor. Karenanya lebih baik dibubarkan. Kebijakan ini jelas menimbulkan kontroversi. Greg Barton dalam Biografi Gus Dur (2010) menyebut kritikan pedas datang dari pihak.


Kementerian Kominfo on Twitter "Setelah Departemen Penerangan dibubarkan, baru deh dibentuk

Pembubaran kedua departemen tersebut karena Departemen Penerangan dianggap mengganggu kebebasan pers, sedangkan Departemen Sosial dianggap sebagai sarang korupsi. Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS! 863. 4.5 (17 rating) Iklan. Iklan. Klaim Gold gratis sekarang! Dengan Gold kamu bisa tanya soal ke Forum.


KEMENTERIAN PENERANGAN, KOMUNIKASI DOKUMEN โ€ฆDโ€ฆ ยท 10.1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah

JAKARTA- Ternyata ini alasan Gus Dur membubarkan Departemen Penerangan menarik diulas. Adapun, Presiden ke-4 Indonesia, resmi membubarkan Departemen Penerangan pada 1999. Dikutip dari berbagai sumber, Gus Dur memilih langkah tersebut lantaran Departemen Penerangan dianggap terlalu banyak mencampuri urusan pengelolaan informasi, yang notabene adalah hak masyarakat.


Penerangan

Menlu Adam Malik Dimuka Sidang DPR-GR pada Tanggal 5 Mei 1966, Jakarta: Kementerian Penerangan, hlm. 27-28, seperti yang dipetik oleh Franklin B. W einstein, Indonesia Foreign


YLBHI Kritik TR Kapolri Ini Polisi Apa Departemen Penerangan Era Soeharto?

Lembaga yang dibubarkan era Abdurrahman Wahid adalah.. A. Dewan Nasional. B. Departemen Penerangan. C. Kementerian Perhubungan. D. Kementerian Pekerjaan Umum. E. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Jawab: Di era pemerintahannya, Gus Dur melakukan reformasi birokrasi, yaitu dengan membubarkan Departemen Penerangan.


DIBUBARKAN! MEREKA TIDAK AKAN PERNAH MATI YouTube

SuaraSulsel.id - Kementerian Sosial (Kemensos) disorot banyak pihak. Setelah Mensos Juliari diketahui menggasak dana bantuan sosial (bansos) Covid-19 senilai Rp 17 M. Lembaga negara ini sebelumnya pernah dibubarkan oleh Mantan Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.. Di era pemerintahannya, Gus Dur yang baru sebulan menjabat sebagai presiden membubarkan Departemen Sosial (sebelum berubah.


Jadi Lumbung Korupsi, Kemensos Pernah Dibubarkan Presiden Gus Dur

Pada November 1999 Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur membubarkan Departemen Sosial, sekarang Kemensos, bersama dengan Departemen Penerangan. Alasan pembubaran tersebut dilakukan karena lembaga tersebut menjadi lumbung korupsi. "Karena departemen itu mustinya mengayomi rakyat, korupsinya besar-besaran.


Fungsi Poster Penerangan Amat

Gus Dur membubarkan badan sensor dan departemen penerangan. "Gus Dur waktu itu cerita, Bapak mau bubarin badan sensor dan departemen penerangan, yang lebih banyak menggelapkan itu," ujar Inayah dalam acara peringatan Harlah Gus Dur di Rumah Pergerakan Gus Dur, Menteng, Jakarta pada Jumat malam, 6 September 2019.


Laporan Bahan Rapat Kerja Terbatas Departemen Penerangan Republik Indonesia tahun 1990 dari

Pembentukan Departemen Penerangan ditandai dengan penetapan Mr. Amir Sjarifoeddin sebagai Menteri Penerangan oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945.. Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dibubarkan. Dalam penjelasan yang diberikan secara terbuka pada sidang paripurna DPR,.


Pembubaran Departemen Penerangan REFORMASI BIROKRASI KEBIJAKAN ABDURRAHMAN WAHID MENGENAI

Maka Departemen Penerangan pun mewujud sebagai raksasa penjaga lalu lintas informasi di negeri ini. Kata bredel menjadi mantra pamungkas untuk mereka yang tak patuh terhadap negara dalam menyebarkan informasi. Departemen Sosial juga mengerdilkan gotong-royong yang sudah mendarah daging dalam jiwa masyarakat negeri ini.