Kumpulan Yurisprudensi tentang Harta Bersama hukumkeluarga.id


Yurisprudensi

Penipuan 2. Pembunuhan 1. Korupsi 1. Yurisprudensi Hukum Pidana Penadahan. Kata Kunci : pembelian dengan harga yang tidk wajar; unsur kesengajaan. 2/Yur/Pid/2018. 8012 — 0. Barang yangdibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barangtersebut diperoleh dari kejahatan. Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan.


Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Jilid I

7 PMH yang Berkembang dalam Yurisprudensi dan Putusan Pengadilan. Peran hakim sangat dominan. Konsep perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengikuti perkembangan yurisprudensi yang dibentuk pengadilan. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Rosa Agustina dalam bukunya berjudul Perbuatan Melawan Hukum menyimpulkan konsep.


Yurisprudensi Mahkamah Agung newstempo

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan yurisprudensi di lingkungan MA adalah Surat Edaran/Instruksi Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1972 yang dikeluarkan oleh Ketua MA Soebekti. Surat Edaran/Instruksi ini mengatur bahwa hanya MA yang berwenang untuk melakukan pengumpulan yurisprudensi, oleh karena fungsinya sebagai lembaga konstitusionil yang.


Yurisprudensi Pengadilan Membedakan Wanprestasi dan Penipuan

Pandangan ini dapatditemukan dalam Putusan No. 598K/Pid/2016 (Ati Else Samalo) yang menyebutkan bahwa: Terdakwa terbukti telah meminjam uang kepadasaksi Wa Ode Ikra binti La Ode Mera (saksi korban) sebesar Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa tidakmengembalikan hutang tersebut kepada saksi korban sesuai.


Kumpulan Yurisprudensi Hki Bagian (Merek) PDF

JDIH 2.0. Database Peraturan ini merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan MA RI. Secara khusus dimaksudkan untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum secara mudah, cepat dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal MA RI maupun masyarakat.


5 Kasus Menarik yang Jadi Yurisprudensi MA

Tata urutan sumber hukum formal di Indonesia sebagai berikut: 1. Undang-Undang; 2. Adat Kebiasaan; 3. Yurisprudensi ; 4. Traktat; 5. Doktrin ahli hukum. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.


Berisikan kumpulan kaidah hukum acara pidana yang telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah

Yurisprudensi berasal dari bahasa lain, yakni iuris prudentia yang berarti pengetahuan hukum. KBBI menerangkan bahwa yurisprudensi artinya ajaran hukum melalui peradilan; atau himpunan putusan hakim. Laporan penelitian tahun 2010 yang diterbitkan Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menerangkan bahwa pengertian yurisprudensi di.


Kumpulan Yurisprudensi tentang Harta Bersama hukumkeluarga.id

Yurisprudensi adalah putusan hukum yang menjadi pedoman bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara yang serupa. Di situs ini, Anda dapat menemukan berbagai yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI, baik dalam bidang perdata, pidana, agama, maupun administrasi. Anda juga dapat mencari yurisprudensi berdasarkan nomor, tahun, jenis, atau kata kunci.


Buku Kumpulan Yurisprudensi Sacin Quotes

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Mahkamah Agung RI Tahun 1992 s/d 1997; 1999 s/d 2006, dan 2008 , yang di beri kode (Y) 2. Buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-1991, Mahkamah Agung RI 1993, yang diberi kode (HKH) 3. Buku Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Mahkamah


Buku Kumpulan Yurisprudensi 50+ Koleksi Gambar

Ilustrasi kumpulan yurisprudensi yang diterbitkan Mahkamah Agung. Foto: MYS. Putusan adalah mahkotanya hakim. Mempertimbangkan alat-alat bukti, fakta yang terungkap, plus keyakinan batinnya, majelis hakim memutuskan suatu perkara dengan menggunakan irah-irah 'Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.


Kumpulan Yurisprudensi tentang Harta Bersama hukumkeluarga.id

Putusan Banding Arbitrase yang diputus oleh Mahkamah Agungadalah final dan mengikat dan tidak dapat diajukan peninjauan kembali. Yurisprudensi Hukum Pidana Penipuan. Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Itikad baik; itikad buruk. 4/Yur/Pid/2018. 9060 — 0. Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah.


Jual Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata Fauzan di Lapak Buku Beta

Kumpulan yurisprudensi dan kaidah hukum penting dari berbagai putusan pengadilan di Indonesia Dapatkan konten premium dari Hukumonline Pro menyajikan koleksi pusat data terlengkap dan analisis hukum mendalam, memudahkan Anda dalam melakukan riset hukum.


(PDF) Kumpulan Yurisprudensi DOKUMEN.TIPS

Hal ini terlihat dalam putusan MA No. 170 K/Pdt/2017 (Hamzah vs Harjanto Jasin, dkk.) tanggal 10 April 2017; Putusan No. 734PK/Pdt/2017 (Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Kodam III/Siliwangi TNIAngkatan Darat) tanggal 19 Desember 2017; dan Putusan No. 1318 K/Pdt/2017 (DrsAnak Agung Ngurah Jaya vs Anak Agung Putri dan A.A. Ngurah Made.


Blog Seputar Hukum dan Peradilan KUMPULAN YURISPRUDENSI PERKARA PERDATA

Kumpulan Yurisprudensi Kebatalan Perjanjian Kebatalan Perjanjian Karena Tidak Memenuhi Syarat Objektif Sahnya Perjanjian, yaitu Kesepakatan Para Pihak, Sebagaimana Diatur dalam Pasal 1320 BW Putusan MA RI No. 3335 K/PDT/2003 Tanggal 14 Juni 2005 menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW.


YURISPRUDENSI

Yurisprudensi semula merupakan doktrin yang berkembang dari ajaran "hukum yang dibuat oleh hakim" (judge made law). Montesquieu mengatakan. Kumpulan yurispurdensi ini akan terus berkembang karena setiap tahun Tim Yurispurdensi Mahkamah Agung melakukan penelitian terhadap putusan-putusan Mahkamah Agung. Saya berharap para hakim agung dan


Yurisprudensi Tetap Irwan Graves Law

Yurisprudensi Pidana. 536K/PID/2005. 2005. PERBUATAN PANITIA ANGGARAN YANG MENYUSUN DRAFT ATAU KONSEP ANGGARAN BELANJA DENGAN TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAB SUATU KONSEP TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH YANG SAH, MISALNYA.